Mimika – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat internal guna membahas berbagai keluhan masyarakat yang akan menjadi fokus dalam kunjungan kerja tahun 2026. Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi II yang membidangi sektor ekonomi dan sejumlah urusan strategis lainnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan merangkum persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di sektor peternakan, pertanian, dan ketenagakerjaan.
“Contohnya, harga pakan ternak yang semakin tinggi, sementara harga jual ternak seperti babi justru rendah dan daya beli masyarakat menurun. Padahal menurut pedagang, pasokan ternak cukup, tetapi akses penjualan ke daerah lain seperti wilayah pegunungan masih tertutup, sehingga peternak merasa dirugikan,” ujar Mariunus saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (28/1/2026).
Menanggapi persoalan tersebut, Mariunus menegaskan bahwa Komisi II akan segera berkoordinasi dan turun langsung ke lapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi yang konkret.
“Ke depan kami akan turun ke lapangan dan bertemu OPD terkait agar bersama-sama mencari jalan keluarnya,” katanya.
Selain sektor peternakan, Komisi II juga menyoroti keluhan petani lokal terkait hasil pertanian yang menumpuk karena kesulitan pemasaran. Menurut Mariunus, banyak pedagang kebingungan menyalurkan hasil tani masyarakat sehingga produk tidak terserap secara maksimal.
“Kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta pihak swasta, termasuk PT Freeport Indonesia, untuk mencarikan solusi pemasaran hasil tani masyarakat,” jelasnya.
Komisi II juga mempertanyakan ketergantungan Mimika terhadap pasokan hasil pertanian dari luar daerah. Mariunus menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terkait hambatan yang dialami petani lokal.
“Kami ingin tahu, apakah petani lokal memang tidak mampu memenuhi kebutuhan, atau ada kendala lain seperti standar kualitas yang terlalu tinggi atau harga yang tidak berpihak. Ini yang akan kami dalami,” ujarnya.
Menurutnya, apabila permasalahan terletak pada standar kualitas, maka diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel agar petani lokal dapat menyalurkan hasil pertaniannya.
“Nanti semua pihak akan kami pertemukan, baik dinas yang menampung maupun petani sebagai penyedia. Komisi II akan memfasilitasi agar ada solusi yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Isu lain yang turut menjadi perhatian Komisi II adalah hubungan antara tenaga kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, Komisi II akan bekerja sama dengan Komisi III DPRK Mimika.
Mariunus menyoroti belum optimalnya kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama di perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia.
“Di daerah lain seperti Gresik ada Peraturan Bupati yang jelas memprioritaskan tenaga kerja lokal. Di Mimika, hal ini belum terasa maksimal. Kalau tenaga kerja ahli boleh dari luar, tapi untuk pekerjaan umum seharusnya warga lokal yang diprioritaskan,” paparnya.
Ia menambahkan, dominasi tenaga kerja dari luar daerah dinilai berpengaruh terhadap rendahnya kontribusi PAD bagi Mimika.
“Kalau sebagian besar pekerja bukan ber-KTP Mimika, maka daerah tidak mendapatkan manfaat maksimal. Aturan ini harus diperjelas agar ada keseimbangan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II juga berencana meninjau persoalan lapak atau los di Pasar Sentral Mimika yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat dan menjadi perhatian publik.
Komentar