MIMIKA – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengangkat sebanyak 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana pengangkatan pegawai SPPG ini mendapat sorotan dari kalangan pendidikan. Kepala SMP Negeri 2 Mimika, Oktovina Hesti Tahena, menilai kebijakan tersebut sangat kontras dengan kondisi guru-guru honorer yang selama ini telah lama mengabdi di sekolah, namun masih belum memperoleh kepastian status dan kesejahteraan.
Oktovina mengungkapkan, hingga saat ini SMP Negeri 2 Mimika masih memiliki lima orang guru honorer yang aktif mengajar. Pihak sekolah, kata dia, telah berulang kali mengusulkan pengangkatan tenaga honorer kepada pemerintah daerah. Namun keterbatasan kuota membuat usulan tersebut belum dapat terealisasi.
“Karena kuota terbatas, sekolah akhirnya mengambil kebijakan membayar honor guru menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini kami lakukan semata-mata agar proses belajar mengajar tetap berjalan,” jelasnya.
Menurut Oktovina, meskipun pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, perhatian terhadap nasib guru honorer tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa guru honorer memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar bertahun-tahun, serta peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia.
“Mereka sudah mengajar bertahun-tahun. Harapan kami, pemerintah bisa memprioritaskan guru honorer ini untuk menjadi PPPK terlebih dahulu, baru kemudian pegawai SPPG. Karena tenaga honorer ini tugasnya memanusiakan manusia. Mereka punya kualifikasi pendidikan yang bisa diperhitungkan,” ujar Oktovina saat diwawancarai, Rabu (21/1/2026).
Di sisi lain, Oktovina juga menyampaikan bahwa SMP Negeri 2 Mimika baru mulai menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal pekan ini. Program tersebut saat ini menjangkau 1.146 siswa, serta 70 pegawai dan tenaga pengajar di lingkungan sekolah.
Namun demikian, tidak seluruh siswa menerima program tersebut. Sekitar 50 siswa dilaporkan masih menolak program MBG dengan berbagai alasan, yang hingga kini masih terus didiskusikan dan dicarikan solusi oleh pihak sekolah bersama orang tua.
Oktovina berharap kebijakan pemerintah di sektor pemenuhan gizi dan pendidikan dapat berjalan seimbang, sehingga tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pendidikan di sekolah.
Komentar