Papua Tengah.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua Tengah, Kamis (30/10/2025), berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Kegiatan yang merupakan kerja sama Pemprov Papua Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), dihadiri sejumlah pejabat dari pusat seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin dan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah. Ia menegaskan, Papua Tengah kini sedang menata fondasi pemerintahan dan pembangunan untuk menuju masa depan yang lebih baik.
“Terima kasih sudah datang di Nabire, Papua Tengah. Papua Tengah aman, damai, tenang, dan sejahtera. Kita yakin pembangunan ini akan berjalan baik ke depan. Intinya, bagaimana kita berkolaborasi di tingkat provinsi ini untuk menyatukan satu pikiran, satu hati, satu tujuan, dan satu rencana demi kesejahteraan rakyat,” ujar Gubernur Meki Nawipa.
Dalam waktu dekat, kata Meki, pemerintah provinsi akan melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kantor gubernur, DPR, dan MRP sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan dan pelayanan publik di provinsi itu.
“Kita sedang meletakkan fondasi pemerintahan agar Papua Tengah bisa maju ke depan. Walaupun tiap kabupaten memiliki dinamika dan cara berpikir yang berbeda, lewat forum seperti ini kita bisa menyatukan langkah,” katanya.
Gubernur menyampaikan optimisme bahwa dalam tiga tahun ke depan Papua Tengah akan mengalami kemajuan pesat melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), sinergi antar-instansi, dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita sudah setengah tahun berjalan, dan dengan kerja sama yang baik, saya yakin Papua Tengah akan menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Papua Tengah, Albertus Adii, mengatakan rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan delapan kabupaten dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
“Dalam penyampaian para narasumber, para tamu undangan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, baik antar-instansi di tingkat provinsi maupun kabupaten,” jelas Albertus.
Pemprov Papua Tengah, saat ini menurutnya tengah fokus pada pengembangan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat serta pembangunan infrastruktur penghubung antara Nabire sebagai ibu kota provinsi dengan delapan kabupaten lainnya.
Selain percepatan pembangunan, Kesbangpol Papua Tengah juga sedang melakukan penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) dan penataan struktur kesukuan agar seluruhnya tertib secara administratif dan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami sedang melakukan verifikasi terhadap ormas-ormas yang ada agar di tahun 2026 semuanya tertib secara administrasi dan terdaftar resmi. Karena Kesbangpol bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi ini,” pungkasnya.

