YPMAK Jelaskan Penerimaan Murid Baru di Sekolah Asrama Taruna Papua

Papua Tengah.News – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia memberikan penjelasan terkait penerimaan murid di Sekolah Asrama Taruna Papua (SATP).

Penjelasan ini disampaikan karena adanya ketidakpuasan dari puluhan orang tua yang mendatangi Kantor YPMAK di Jalan Ahmad Yani, Mimika, Papua Tengah, Kamis (4/9/2025).

Deputi Perencanaan Program YPMAK, Billy E Korwa mengatakan, para orang tua mendatangi Kantor YPMAK mempertanyakan dan menuntut agar anak-anak mereka bisa diakomodir masuk ke SATP.

Namun perlu dijelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2025-2026 ini, penerimaan murid di STAP hanya 150 anak untuk kelas 1 SD. Jumlah itu berdasarkan asessment (penilaian) langsung dari SATP yang jadi milik PT Freeport Indonesia dan YPMAK.

“Tahun ini yang diterima di SATP hanya khusus SD kelas 1. Sementara SMP kelas 1 tidak ada penerimaan. Hal ini dikarenakan jumlah yang tamat dari SD ke SMP sudah pas dengan jumlah (kuota) SMP kelas 1 itu,” kata Billy kepada wartawan.

Billy mengaku, dalam proses sosialisasi atau bertemu dengan orang tua, YPMAK telah menyampaikan bahwa dalam penerimaan hanya menerima 150 anak yang terbagi menjadi 75 anak Amungme dan 75 anak Kamoro.

“Hanya untuk Kamoro, aksesnya mudah kita pake perahu tiba. Tapi yang di gunung ini kita berhadapan dengan penggunaan, transportasi udara yang cukup mahal dan kondisi keamanan juga cuaca yang beberapa waktu lalu. Sehingga diputuskan kita terima saja mereka yang dari gunung namun sudah ada di kota,” paparnya.

Khusus pendaftaran tersebut, menurut Billy, pihaknya juga menyampaikan persyaratan lain, yakni orang tua kurang mampu, yatim piatu, bukan karyawan PTFI atau pejabat Pemkab Mimika dan minimal berusia 7 tahun.

“7 tahun 3 bulan sampai 6 bulan boleh,” ujar Billy

Kata Billy pihaknya akan bertemu Pemkab Mimika sebagai solusi anak-anak yang tidak diterima di SATP, untuk diberikan kemudahan atau rekomendasi sehingga bisa mendaftar ke sekolah negeri.

“Kita minta waktu agar kami bisa bertemu Pak Bupati atau Wakil dengan Dinas Pendidikan, bisa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan ketika anak-anak ini orang tua mereka mendaftarkan mereka di sekolah terdekat di rumah itu, mereka bisa dilayani,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *