By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah teken kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Kamis (24/7/2025), di Aula Kantor Gubenur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Sebelum itu, digelar juga kegiatan Sosialisasi Jaga Desa, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Mitigasi Risiko Kerugian Keuangan Negara yang dibuka langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Hendrizal Husin, bersama jajaran.
Kerja sama antara Pemprov Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua sebagai bentuk sinergi untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan dana desa.
Kajati Papua, Hendrizal Husin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mengawal tata kelola keuangan desa agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan dana desa dan transfer anggaran lainnya, desa memiliki tanggung jawab besar, dan jika tidak dikelola dengan pemahaman yang baik, potensi penyalahgunaan sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan Kejaksaan siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah jika diminta, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan taat hukum.
“Berikan ruang, kami siap mendampingi,” tegas Hendrizal.
Sementara Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, menegaskan kegiatan sosialisasi yang dilakukan menjadi bagian penting dalam membangun Papua Tengah yang maju melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Program Jaga Desa adalah upaya preventif yang sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2023. Kami ingin menggerakkan budaya antikorupsi hingga ke kampung-kampung,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa program jaga desa, edukasi tindak pidana korupsi (Tipikor), serta strategi mitigasi risiko kerugian keuangan negara, merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Korupsi dan gratifikasi harus kita lawan bersama. Pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum harus menjadi satu barisan. Inilah bentuk nyata komitmen kami,” pungkasnya.