By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Ancaman gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap terjadi di sejumlah wilayah Tanah Papua.
Ancaman nyata dari KKB ikut dirasakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) RI Perwakilan Papua Frits Ramandey. Pada Minggu 27 April 2025, Frits bersama rombongan ditembaki KKB saat menginap di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Kala itu, Frits dilibatkan dalam pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara pada 18 Desember 2024. Penembakan itu menjadi salah satu perhatian Komnas HAM Perwakilan Papua.
Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat sejak 1 Januari hingga 12 Juni 2025, terjadi 40 kasus kekerasan di berbagai wilayah Tanah Papua. Dari 40 kasus didominasi kontak senjata dan penembakan tunggal sebanyak 27 kasus, penganiayaan 11 kasus, perusakan 1 kasus serta kerusuhan 1 kasus.
Kabupaten Yahukimo daerah dengan jumlah kasus tertinggi 8 kasus. Disusul Intan Jaya 7 kasus, Puncak Jaya dan Kota Jayapura 5 kasus, Puncak dan Jayawijaya 3 kasus, Yalimo dan Paniai 2 kasus, Kabupaten Jayapura, Nabire, Teluk Bintuni, Dogiyai dan Kota Sorong 1 kasus.
Dari 40 kasus tersebut, 75 orang menjadi korban diantaranya 50 orang meninggal dunia dan 25 terluka. Dengan rincian, 10 orang meninggal dunia dan 1 terluka dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM) atau KKB. 5 orang meninggal dunia dan 11 terluka dari aparat keamanan, serta 35 orang meninggal dunia dan 13 terluka dari warga sipil.
Provinsi Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak yaitu 25 orang meninggal dunia dan 9 terluka, Provinsi Papua Tengah 21 orang meninggal dunia dan 9 terluka, Provinsi Papua 2 orang meninggal dunia dan 7 terluka serta Provinsi Papua Barat Daya 1 orang meninggal dunia.
“Data ini berdasarkan pemantauan atau monitoring media dan data Sistem Pengaduan HAM, sepanjang 01 Januari hingga 12 Juni 2025,” kata Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey, Minggu (15/6/2025).
Ancaman KKB hingga menewaskan warga sipil dan aparat keamanan menjadikan Polri menggelar operasi khusus diberinama Operasi Damai Cartenz (ODC).
ODC sebelumnya bernama operasi Nemangkawi yang terbentuk pada 5 Januari 2018. ODC 2025 dipimpin Brigjen Pol Faizal Ramadhani.
Dalam ODC terdapat 6 Satgas, diantaranya Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, Satgas Siber, Satgas Tindak, Satgas Hubungan Masyarakat dan Satgas Bantuan Operasional.
Personel Satgas ODC adalah gabungan dari sejumlah satuan di tubuh Polri. Secara keseluruhan, Satgas ODC memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua, khususnya dalam menghadapi ancaman dari KKB.dan Kelompok Kriminal Politik (KKP).
Wakasatgas Humas ODC, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K mengatakan, tahun 2025 ada 11 kabupaten/kota di 3 provinsi Tanah Papua menjadi daerah operasi. Provinsi Papua di Jayapura. Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Nduga, Lany Jaya, Yalimo, Yahukimo dan Pegunungan Bintang, serta Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika, Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.
Kompol Yusuf mengakui, kondisi geografis Tanah Papua yang luas, banyak dataran tinggi, hutan tropis sangat lebat, medan yang sulit diakses serta kondisi cuaca ekstrem terutama daerah pegunungan menjadikan tantangan dalam operasi.
“KKB memahami kondisi geografis tempat medan pertempuran tersebut. Selain itu, maraknya provokasi negatif yang dilakukan oleh kelompok kriminal politik kepada masyarakat Papua,” kata Kompol Yusuf, Sabtu (14/6/2025).
Meski demikian, sejak bulan Januari hingga awal Juni 2025 sejumlah keberhasilan dalam operasi tercapai. Belasan anggota KKB dan jaringannya ditangkap. Bahkan anggota KKB pembunuhan Danramil Komopa dan Aske Mabel Pimpinan KKB Kodap Baliem Timur Yali pun ikut ditangkap.
Upaya penyeludupan 12 pucuk senjata api dan 3.573 butir amunisi untuk KKB berhasil digagalkan, dan menangkap jaringan lintas provinsi penyuplai senjata api dan amunisi tersebut.
Tiga anggota KKB berhasil dilumpuhkan. Dua diantaranya pembunuh warga sipil, dan seorang lainnya adalah keponakan Egianuas Kogoya.
Keponakan Egianus tewas dalam kontak tembak di Wamena. Handphone milik Egianus ditemukan pasca kontak tembak. Diketahui dari ponsel Egianus bahwa ia memiliki ladang Ganja dan telibat penjualan Ganja.
Egianus Kogoya adalah pimpinan KKB Nduga yang pernah menyandera pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mahrtens.
Selain itu, seorang oknum anggota Polisi yang terlibat dalam penjualan amunisi untuk KKB ditangkap.
Tindakan kemanusian juga dilakukan dalam ODC. Seperti, penanganan korban guru dan tenaga kesehatan dari tindakan brutal KKB di Distrik Anggruk, Yahukimo.
Kemudian, mengevakuasi belasan jenazah pendulang emas tradisional di Yahukimo yang dibunuh KKB. Evakuasi dilakukan berhari-hari dengan medan yang sulit dan cuaca ekstrem serta letak jenazah tidak di satu titik. Meski pendulangan dilakukan para korban secara illegal, namun evakuasi ini sebagai bentuk kemanusian.
“Itu sejumlah keberhasilan dari Operasi Damai Cartenz sejak Januari hingga Juni 2025,” ujar Kompol Yusuf.
Selain penegakan hukum, ODC melalui Subsatgas Kesehatan Satgas Bantuan Operasional melaksanakan bakti kesehatan dengan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat di sejumlah daerah operasi, seperti di Yalimo, Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya.
Sedangkan Satgas Humas menggelar bakti sosial di Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, serta melakukan bakti religi di Jayapura dan Mimika.
“Selain kami menegakan hukum kepada KKB dan KKP serta jaringannya, kami Satgas ODC juga melakukan bakti kesehatan, bakti sosial dan bakti religi,” tutur Kompol Yusuf.
Kompol Yusuf mengimbau agar masyarakat senantiasa tetap tenang, jangan terpengaruh isu-isu negatif yang tidak jelas kebenarannya untuk memperkeruh situasi dan kedamaian di Tanah Papua, karena kehadiran Polri dalam ODC untuk menjaga kedamaian Tanah Papua dan menegakan hukum kepada KKB.
“Polri hadir untuk masyarakat, Polri hadir menegakan hukum terhadap KKB,” pungkas Kompol Yusuf.
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, pola operasi dalam ODC kini lebih terukur dan tepat sasaran.
“Dulu pola operasinya pendekatan ekonomi itu bisa bias. Kalau sekarang lebih silent, terukur dan tepat sasaran. Jika pun ada kegiatan sosial lainnya untuk masyarakat, itu merupakan bagian dari internal dalam ODC,” kata Frits, Selasa (17/6/2025).
Pelibatan personel yang tidak banyak dalam ODC, menurut Frits memberikan dampak untuk meminimalisir korban jiwa dari warga sipil ketika dilakukan penegakan hukum kepada kelompok sipil bersenjata. Sebab, jika melibatkan banyak personel dalam operasi, maka bisa menimbulkan korban jiwa dari warga sipil.
“Kalau libatkankan personel banyak itu yang bahaya, tapi kalau sekarang saya yakin tentunya personel dalam ODC memiliki kemampauan dimasing-masing bidang,” ujar Frits.
Frits berharap ODC dapat melakukan penggalangan kepada anggota sipil bersenjata yang sudah sadar maupun keluarganya.
“Salah satu kelemahan ODC tidak melakukan penggalangan kepada mereka yang sudah sadar,” pungkas Frits.