By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam meninjau langsung PT. Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Ppaua Barat Daya pada Sabtu (7/6/2025).
Dalam kunjungan itu, Bahlil berdialog dengan masyarakat serta melihat secara langsung aktivitas PT. Gag Nikel yang beroperasi diatas lahan seluas 13.136 hektar, terdiri dari daratan 6.060 hektar dan lautan seluas 7.076 hektar.
Kepada wartawan usai meninjau operasi tambang PT. Gag Nikel, Bahlil menjelaskan kehadirannya di Pulau Gag untuk mendapatkan hasil objektif atas polemik izin tambang nikel yang sementara terjadi.
“Kenapa tadi pagi ketika tiba saya tidak langsung ketemu teman-teman, karena saya harus turun cek lokasi, setelah itu baru memberikan penjelasan agar informasi yang saya sampaikan itu objektif sesuai dengan hasil di lapangan,” katanya kepada pers di Kota Sorong pada Sabtu malam.
Bahlil menyebut, ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Raja Ampat. Namun dari 5 IUP itu hanya PT. Gag yang beroperasi.
“Ada lima IUP yang ada di Raja Ampat. Namun dari 5 IUP itu hanya PT. Gag yang beroperasi atau berproduksi, sementara empat lainnya belum berproduksi,” kata Bahlil.
Mantan Menteri Investasi itu mengatakan, setelah meninjau Pulau Gag, dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait tambang di Pulau Gag.
“Setelah kita meninjau tadi siang, kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh, saya akan minta waktu untuk rapat dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan itu domain Kementrian LHK untuk mengecek sedetailnya. Nah dari situ baru kita akan ambil keputusan lebih lanjut,” ungkapnya.
Selain itu, Bahlil akan mengecek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT.Gag yang sementara beroperasi.
“Mengenai AMDAL akan ada tim yang akan melakukan pengecekan karena kita bagian berbeda-beda. Saya ini bagian menerbitkan IUPnya, sementara kementrian LHK yang menangani AMDAL. Jadi kami akan koordinasi dengan baik untuk semuanya,” ujarnya.