By Papua Tengah 
Papua Tengah.News – ituasi keamanan di Kabupaten Puncak, Papua tengah, berangsur kondusif pasca-pengungsian warga akibat kehadiran ratusan aparat TNI di Distrik Sinak Barat, Bina, dan Pogoma ke Distrik Sinak.
Gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pun telah dikendalikan oleh aparat keamanan di area Bandara Ilaga.
Demikian disampaikan Bupati Puncak, Elvis Tabuni, di hadapan wartawan usai menerima hasil audit keuangan daerah di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua, di Kota Jayapura, Selasa (27/5/2025) malam.
“Hari ini saya minta pak Wakil Bupati dan Sekda mempersiapkan surat darurat. Besok saya kembali ke Ilaga dan tanda tangani. Kemarin kami menggelar rapat terbatas. Ibu-ibu PKK juga tengah membantu para pengungsi di sana,” ujar Elvis.
Pemerintah Puncak tengah fokus menangani ratusan pengungsi dari Distrik Gome, dan Gome Utara yang bergeser ke Ilaga, ibu kota Puncak Jaya.
Elvis juga memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI-Polri serta Pemerintah Provisi Papua Tengah guna pemulihan situasi di wilayah Puncak.
Ia menyebut, TNI sudah menguasai situasi keamanan pada sejumlah titik gangguan KKB.
“Jadi, stabilitas keamanan di sana masih normal,” singkatnya.
Sejak 17 Mei 2025, ratusan warga Piuncak dari tiga distrik dilaporkan mengungsi ke Ilaga.
Pemerintah Kabupaten Puncak pun menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam guna merespons situasi tersebut.
Penetapan status tanggap darurat ini dituangkan dalam SK Bupati Puncak Nomor: 300.2.1/68/Tahun 2025.
Masa tanggap darurat akan berlangsung selama 14 hari, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah Puncak telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mendata jumlah pengungsi serta menyalurkan bantuan logistik, termasuk bahan makanan dan pakaian.
“Kami tidak tinggal diam. Pemda dan DPRD sudah bekerja siapkan pesawat untuk angkut bahan makanan dan pakaian kepada pengungsi, dan saat ini sedang berjalan penanganannya,” ujar Elvis Tabuni.
Elvis berujar, aparat TNI yang hadir di tiga distrik tersebut merupakan bagian dari operasi pusat.
Merespons hal itu, Pemda Puncak terus melakukan koordinasi dengan Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi terbaik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Thomas Tabuni, membantah tudingan bahwa DPRD hanya menghamburkan uang.
“Saya baru dilantik satu bulan. Kami langsung menemui masyarakat, kami punya laporan lengkap,” ujarnya.