NABIRE, PapuaTengah.news – Sebanyak 50 keluarga di Kabupaten Nabire dinyatakan lolos tahap verifikasi dan validasi data untuk menerima bantuan program bedah rumah. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepastian jumlah penerima bantuan tersebut disampaikan setelah kegiatan sosialisasi program bedah rumah yang berlangsung di Kantor Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (20/11/2026). Program rehabilitasi rumah ini menyasar keluarga yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal guna menunjang kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
50 KELUARGA LOLOS VERIFIKASI DAN VALIDASI
Petugas Penyuluh Lapangan KB Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nina S.R. Bangga, A.Md.Farm., menjelaskan bahwa seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses pemeriksaan langsung di lapangan.
“Hasil survei kemarin itu total ada 50 sasaran yang telah lolos verifikasi dan validasi data untuk dibantu perehaban rumah,” ujar Nina saat diwawancarai usai kegiatan.
Menurut Nina, kriteria utama penerima bantuan harus masuk dalam kategori sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki bayi di bawah dua tahun (baduta) atau balita.
Selain itu, keluarga tersebut harus tergolong kelompok berisiko stunting, seperti ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) maupun anak yang mengalami kesulitan dalam peningkatan berat badan.
SANITASI DAN KONDISI BANGUNAN MENJADI PRIORITAS
Dari sisi kelayakan fisik bangunan, tim survei memprioritaskan rumah yang memiliki persoalan sanitasi dasar serta kerusakan pada bagian struktur utama.
Dalam proses pendataan, ditemukan sejumlah rumah warga yang secara fisik telah berdiri, tetapi belum dilengkapi fasilitas buang air besar maupun akses air bersih yang memadai.
“Prioritas utama kita adalah untuk penurunan angka stunting, salah satunya lewat perbaikan sanitasi karena kebanyakan rumahnya ada, tetapi jamban dan tempat air bersihnya belum ada,” jelas Nina.
Selain perbaikan sanitasi, rehabilitasi juga akan difokuskan pada bagian atap dan dinding rumah yang mengalami kerusakan agar memenuhi standar kelayakan hunian.
KOLABORASI BKKBN DAN KEMENTERIAN PKP
Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Aloysius Karubaba, S.Sos., M.Sos., menuturkan bahwa program tersebut merupakan bentuk kerja sama perdana antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dan Kementerian PKP di Kabupaten Nabire.
Dalam kolaborasi ini, BKKBN berperan sebagai pihak yang mengusulkan data calon penerima berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga. Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Kementerian PKP melalui proses verifikasi faktual di lapangan.
“Dari hasil verifikasi tersebut, warga yang memenuhi kriteria dinyatakan berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah,” kata Aloysius.
DUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Aloysius menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam regulasi tersebut, upaya penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
“Program bedah rumah ini termasuk dalam intervensi sensitif untuk mewujudkan rumah layak huni melalui kerja sama antarlintas sektor bersama Kementerian PKP,” pungkasnya.
Melalui program ini, perbaikan kondisi tempat tinggal diharapkan dapat mendukung penerapan sanitasi yang lebih baik, meningkatkan kesehatan keluarga, serta menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Nabire.

Komentar