Nabire Pemerintahan
Beranda / Pemerintahan / DPR Papua Tengah Bahas Empat Raperdasi, Mulai Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal hingga Pengembangan UMKM

DPR Papua Tengah Bahas Empat Raperdasi, Mulai Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal hingga Pengembangan UMKM

NABIRE, PapuaTengah.news – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna Non-APBD untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) sekaligus penetapan tata beracara dewan, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRPT dalam menyiapkan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Empat Raperdasi inisiatif DPR Papua Tengah Tahun 2026 yang dibahas meliputi Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal, Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Raperdasi Kebudayaan Daerah, serta Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah.

EMPAT RAPERDASI TELAH MELALUI TAHAPAN HARMONISASI

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa keempat Raperdasi tersebut telah melalui tahapan pencermatan dan harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI di Jayapura.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan materi muatan setiap rancangan peraturan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pembahasan empat Raperdasi, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian laporan Ketua Badan Kehormatan DPR Papua Tengah mengenai penyusunan dan pelaksanaan tata beracara dewan. Pedoman tersebut dirancang sebagai acuan resmi bagi Badan Kehormatan dalam menjaga kode etik, disiplin, serta martabat lembaga legislatif.

Kesbangpol Papua Tengah Perkuat Deteksi Dini Konflik dan Optimalisasi Aplikasi Puskomin

Suripatty menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah yang telah melakukan koordinasi hingga proses harmonisasi Raperdasi. Ia juga mengapresiasi kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Forkopimda, dan pimpinan OPD sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan regulasi daerah.

“Kami sadar bahwa proses pembentukan peraturan daerah membutuhkan komitmen, koordinasi dan sinergi dari semua pihak. Kerja sama yang telah terbangun antara DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah kiranya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kepentingan masyarakat,” ujar Suripatty dalam sambutannya.

GUBERNUR TEKANKAN REGULASI HARUS BERPIHAK PADA MASYARAKAT

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan wujud kemitraan konstitusional antara eksekutif dan legislatif dalam membangun landasan hukum daerah.

Gubernur menyampaikan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 membawa tanggung jawab besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan otonomi khusus di wilayah tersebut juga menuntut lahirnya kebijakan daerah yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), menghormati nilai-nilai adat, serta menjamin pelayanan yang adil.

Menurutnya, setiap regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua Tengah agar dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat nyata.

Ribuan Warga Meriahkan Puncak HKN ke-62 Papua Tengah, Ade Rai Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

RAPERDASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERHATIKAN KEARIFAN LOKAL

Pada sektor pendidikan, Raperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal diarahkan untuk menyelaraskan standar pendidikan nasional dengan kondisi geografis, bahasa daerah, dan nilai-nilai kearifan lokal Papua Tengah.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara bertahap dan terukur, terutama di wilayah yang masih menghadapi tantangan akses pendidikan.

Sementara itu, Raperdasi Kebudayaan Daerah diharapkan memperkuat pelindungan dan pemajuan adat istiadat, bahasa, serta seni tradisional di tengah perkembangan globalisasi.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua Tengah perlu tetap memperhatikan akar budaya serta nilai-nilai masyarakat pemilik hak ulayat.

PENGEMBANGAN UMKM DAN PENGATURAN HAK KEUANGAN DPR

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Raperdasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dirancang untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses permodalan, manajemen, mutu produk, hingga pemasaran.

Korem 173/PVB Gelar Lepas Sambut Danrem, Kolonel Inf. Josep Tanada Sidabutar Resmi Lanjutkan Kepemimpinan

Perhatian khusus diarahkan kepada pelaku usaha OAP, perempuan, dan pemuda. Pemerintah berharap produk unggulan lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta kerajinan dapat memperoleh nilai tambah dan memiliki daya saing.

Adapun terkait Raperdasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah, pemerintah daerah meminta agar penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Pengaturan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara hak jabatan, kemampuan keuangan daerah, dan prinsip akuntabilitas publik.

PEMBAHASAN DIDORONG TERBUKA DAN MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT

Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendorong agar pembahasan keempat Raperdasi dilaksanakan secara terbuka dan konstruktif dengan melibatkan partisipasi bermakna dari perwakilan masyarakat adat serta kelompok masyarakat yang terdampak.

Setiap perangkat daerah yang menjadi pemangku tugas juga diinstruksikan untuk menyiapkan data pendukung dan rumusan penyempurnaan secara matang guna memperkuat substansi rancangan peraturan.

“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya kita tempatkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, bukan sebagai penghalang kerja sama. Semoga hasil pembahasan nantinya menjadi produk hukum daerah yang memberikan kepastian, dapat diterapkan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah,” kata Victor Fun saat membacakan sambutan gubernur.

Rapat paripurna yang berlangsung tertib tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan substansi keempat Raperdasi antara panitia khusus DPR Papua Tengah dan tim pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement