NABIRE, PapuaTengah.news – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, menemukan sejumlah tenaga pendidik tidak hadir saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa sekolah di Distrik Teluk Kimi hingga Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Yulianus mendapati sejumlah ruang kelas masih terkunci pada jam pelajaran, kegiatan belajar mengajar (KBM) belum berjalan optimal, serta kehadiran siswa yang relatif rendah. Pemeriksaan juga menemukan indikasi seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pendidikan yang diduga telah lama tidak aktif bertugas, tetapi masih menerima gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Temuan tersebut disampaikan Yulianus kepada awak media di ruang kerjanya pada Selasa (20/10/2026).
Kehadiran Guru di Sejumlah Sekolah Jadi Perhatian
Salah satu lokasi sidak adalah SD Negeri Inpres Rawaudo di Samabusa, Distrik Teluk Kimi. Dari sembilan guru yang tercatat bertugas di sekolah tersebut, hanya lima orang yang hadir saat peninjauan. Pemeriksaan daftar hadir juga menunjukkan bahwa ketidakhadiran tenaga pendidik terjadi berulang kali.
Yulianus turut menyoroti kebijakan penggabungan kelas I dan kelas II. Menurutnya, perbedaan materi dan tingkat pembelajaran pada kedua jenjang tersebut perlu menjadi pertimbangan agar proses belajar berlangsung efektif dan sesuai kebutuhan siswa.
Ia mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memengaruhi penguasaan kemampuan dasar anak, terutama membaca, menulis, dan berhitung. Karena itu, pengelolaan kelas dan kehadiran guru dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Indikasi Pelanggaran Disiplin ASN Ditindaklanjuti
Temuan serupa dijumpai di salah satu sekolah di kawasan Nusi, Distrik Makimi. Dari sembilan guru yang tercatat bertugas, hanya lima orang berada di lokasi. Saat rombongan sidak tiba sekitar pukul 10.00 WIT, beberapa ruang kelas masih belum dibuka meskipun sejumlah guru terlihat berada di lingkungan sekolah.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen kehadiran, pemerintah daerah menemukan indikasi seorang guru yang diduga telah lama tidak menjalankan tugas, tetapi masih menerima gaji dan TPP. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah untuk menangguhkan pembayaran hak keuangan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Sementara itu, di SD Nifasi, Distrik Makimi, hanya empat guru yang terpantau aktif menjalankan tugas. Pihak sekolah menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui pola penyesuaian mandiri untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengajar.
Namun, Yulianus menilai pola tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaan pembelajaran tetap sesuai dengan standar dan ketentuan pendidikan nasional.
Sekda Tekankan Kedisiplinan dan Kualitas Pembelajaran
Yulianus menegaskan bahwa setiap tenaga pendidik harus menjalankan kewajiban secara disiplin dan memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai jadwal serta kurikulum yang berlaku.
Menurutnya, sekolah juga perlu memastikan kesiapan guru dan kelengkapan perangkat pembelajaran agar proses pendidikan berjalan efektif. Kehadiran tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mutu pembelajaran dan memenuhi hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Pemerintah Kabupaten Nabire diharapkan dapat menindaklanjuti temuan sidak melalui evaluasi kehadiran ASN, pengawasan kegiatan belajar mengajar, serta koordinasi dengan instansi pendidikan terkait. Langkah tersebut diperlukan agar kedisiplinan tenaga pendidik meningkat dan kualitas pendidikan di wilayah Teluk Kimi maupun Makimi dapat diperbaiki.
Komentar