JAKARTA, PapuaTengah.news – Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti kondisi kemanusiaan di Tanah Papua akibat konflik yang masih berlangsung. Berdasarkan laporan yang disampaikan, sekitar 124 ribu warga masih mengungsi dan belum memperoleh penanganan memadai. Sepanjang 2026, konflik juga dilaporkan mengakibatkan 59 orang meninggal dunia, termasuk 43 warga sipil, serta sekitar 50 orang mengalami luka-luka.
Temuan tersebut disampaikan anggota DPD RI, Yorrys Raweyai, saat memaparkan laporan kinerja Pansus Papua dalam Sidang Paripurna ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (9/10/2026).
Pengungsian dan Keselamatan Warga Menjadi Perhatian
Dalam laporannya, Pansus Papua menyoroti dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak konflik bersenjata. Berdasarkan informasi dari tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, pengungsian warga sipil masih terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah.
Jumlah pengungsi yang besar menjadi perhatian karena warga masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Yorrys menyampaikan bahwa warga sipil merupakan kelompok yang paling merasakan dampak konflik. Selain korban jiwa dan luka-luka, ketidakpastian situasi keamanan turut mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Pansus Soroti Hak Dasar Masyarakat Sipil
Pansus Papua juga menyoroti laporan mengenai pemeriksaan dan kewajiban menunjukkan identitas ketika masyarakat beraktivitas. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama terkait jaminan perlindungan hak-hak dasar warga sipil.
Dalam laporan itu, Pansus menekankan pentingnya memastikan langkah pengamanan tetap memperhatikan hak masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik, sehingga warga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara aman.
Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Terdampak
Dampak konflik juga dilaporkan mengganggu pelayanan pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah. Penarikan guru serta tenaga kesehatan dari daerah terdampak menyebabkan kegiatan belajar mengajar dan pelayanan medis tidak berjalan optimal.
Kondisi tersebut berpotensi memperburuk akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkelanjutan dan warga yang memerlukan penanganan kesehatan.
Pansus menilai keberadaan tenaga pendidik dan kesehatan sangat penting untuk memastikan hak dasar masyarakat tetap terpenuhi, termasuk ketika situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif.
Pendalaman Dugaan Pelanggaran HAM dan Dampak Investasi
Sebagai tindak lanjut, Pansus Papua DPD RI akan memperdalam dua persoalan utama. Pertama, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Papua Pegunungan. Kedua, dampak investasi terhadap masyarakat dan persoalan kemanusiaan di Papua Selatan serta Papua.
Pendalaman tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dampak konflik dan aktivitas investasi terhadap kehidupan warga.
Hasil kajian selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi DPD RI agar upaya penyelesaian persoalan Papua turut memperhatikan perlindungan HAM, pemulihan kehidupan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Dorong Penyelesaian Konflik Secara Damai
Pansus Papua menekankan pentingnya rekomendasi yang komprehensif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, dengan keselamatan serta perlindungan masyarakat sipil sebagai perhatian utama.
Besarnya jumlah pengungsi, korban jiwa dan warga terluka, ditambah terganggunya layanan pendidikan serta kesehatan, menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kehidupan masyarakat terdampak agar mereka kembali memperoleh perlindungan, akses terhadap layanan dasar dan kesempatan menjalani aktivitas sehari-hari secara aman dan layak.
Komentar