NABIRE, PapuaTengah.news – Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam memastikan keakuratan data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Nabire, Luis Marthen Inggesi, S.Sos., M.M., mengatakan kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program penanganan stunting.
KUALITAS DATA LAPANGAN PERLU DIPASTIKAN
Menurut Luis, ketepatan data sangat bergantung pada proses pendataan dan penginputan informasi oleh petugas lapangan, termasuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
“Pertama, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dia dalam memberikan inputan data ke aplikasi apakah data itu betul-betul menggambarkan kondisi riil di tingkat bawah,” ungkap Luis saat ditemui di Aula RRI, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi perencanaan program pemerintah. Akibatnya, intervensi yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah berisiko tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
PENGUKURAN ANAK HARUS DILAKUKAN SECARA AKURAT
Selain pendataan oleh PLKB, kualitas informasi juga ditentukan oleh kinerja Penanggung Jawab (PJ) Gizi di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Petugas kesehatan memiliki tanggung jawab melakukan pemantauan terhadap kondisi baduta dan balita, baik melalui kunjungan pasien maupun pemeriksaan langsung di lingkungan masyarakat.
Pengukuran tersebut meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar kepala dan lingkar lengan yang kemudian menjadi bagian dari data pemantauan status gizi anak.
“Dia apakah melakukan itu dengan benar? Kalau dia melakukan dengan benar, berarti data kita bagus, tapi kalau dengan tidak benar, sulit kita dapatkan data bagus dan kualitas SDM juga berpengaruh pada kualitas data,” tambahnya.
Luis menegaskan bahwa ketelitian tenaga kesehatan dalam melakukan pengukuran dan pencatatan sangat diperlukan agar informasi yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi anak.
DOKUMEN KEPENDUDUKAN JUGA MENJADI PERHATIAN
Persoalan lain yang perlu dibenahi berkaitan dengan administrasi kependudukan. Pemerintah distrik melalui sekretariat distrik memiliki peran dalam mendata jumlah penduduk sekaligus memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran dan kartu keluarga.
Kelengkapan dokumen tersebut menjadi salah satu aspek penting karena masyarakat yang belum memiliki administrasi kependudukan dapat mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Luis menyarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan pelayanan jemput bola, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen lengkap.
PEMBENAHAN DATA UNTUK INTERVENSI TEPAT SASARAN
Menurut Luis, pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan di lapangan, pengukuran kondisi kesehatan anak hingga kelengkapan administrasi kependudukan.
Sinkronisasi antarsektor dinilai penting agar setiap perangkat daerah memiliki data yang selaras dan dapat menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Tentu saja kalau sudah menjawab masalah, nanti hasilnya setelah tahun kedua atau tahun ketiga, kita akan lihat prevalensi pasti menurun,” pungkasnya.
Dengan perbaikan kualitas data dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Nabire diharapkan dapat melaksanakan intervensi penanganan stunting secara lebih terarah, terukur dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat terlihat dalam beberapa tahun mendatang.
Komentar