NABIRE, PapuaTengah.news – Tim Pengelola Program (TPP) Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi Papua Tengah terus mematangkan pelaksanaan program prioritas Gubernur Papua Tengah, Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Saat ini, program tersebut memasuki tahap verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat di empat wilayah pilot project.
Empat kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan awal program tersebut yakni Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Puncak Jaya. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan data calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
VERIFIKASI DATA DILAKUKAN DI LAPANGAN
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., selaku Ketua Sekber/TPP Program Bangkit Papua Tengah, mengatakan tahapan pelaksanaan telah dimulai sejak kegiatan peluncuran dan sosialisasi pada Juli 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah serta jajaran Sekber dari empat kabupaten guna menyamakan pemahaman terkait tujuan, sasaran dan target program.
“Pada saat sosialisasi bulan Juli, kami menyerahkan data calon penerima manfaat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada empat kabupaten tersebut. Sesuai rencana tindak lanjut (RTL), pihak kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan,” ujar Elieser Yogi.
Ia menjelaskan, pemeriksaan lapangan mencakup sejumlah aspek, mulai dari memastikan keberadaan calon penerima, kesesuaian usia anak hingga status penerima manfaat.
AKSES WILAYAH MENJADI TANTANGAN
Dalam pelaksanaannya, tim di daerah masih menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus dalam proses pendataan di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Elieser menyebut Puncak Jaya dan Intan Jaya menjadi daerah yang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan validasi. Untuk mempercepat proses, Sekber Provinsi mendorong agar pendataan diprioritaskan pada distrik yang relatif lebih mudah dijangkau.
Meski menghadapi kendala lapangan, program tersebut dirancang sebagai program berkelanjutan dan bukan hanya kegiatan jangka pendek.
“Program ini merupakan langkah awal yang akan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Terkait kendala lapangan seperti dokumen kependudukan (KK), keberadaan tim Sekber yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Bappeda memungkinkan penanganan masalah secara langsung dan kolaboratif,” jelasnya.
Keterlibatan lintas OPD diharapkan membuat berbagai persoalan yang ditemukan saat verifikasi dapat langsung dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai tugas masing-masing perangkat daerah.
SK PENERIMA MULAI DISIAPKAN
Empat kabupaten yang menjadi wilayah pilot project saat ini telah menyusun Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan calon penerima manfaat sekaligus membentuk SK Sekber Kabupaten.
Selain itu, hasil workshop peningkatan kapasitas yang baru digelar menjadi salah satu dasar perpanjangan waktu bagi pemerintah kabupaten hingga akhir September 2026 untuk menyelesaikan serta mengirimkan data final hasil verifikasi dan validasi kepada Sekber Provinsi.
Setelah seluruh data final diterima, Sekber Provinsi akan menyusun draf SK Gubernur Papua Tengah tentang Penetapan Penerima Manfaat Program Bangkit Papua Tengah.
SK tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perbankan, dalam hal ini Bank Papua, untuk melakukan pembukaan rekening bagi penerima manfaat.
PENYALURAN DITARGETKAN AKHIR OKTOBER
Elieser mengatakan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat direncanakan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
Penyaluran tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyerahan buku rekening atau bantuan dana. Kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan sosialisasi oleh OPD terkait mengenai pemanfaatan bantuan.
Materi yang diberikan antara lain pemanfaatan dana bantuan, peningkatan gizi anak, serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan keluarga.
“Penyerahan secara simbolis direncanakan akan dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur dalam kunjungan kerjanya ke daerah,” pungkas Elieser.
Dengan tahapan tersebut, Sekber Provinsi Papua Tengah terus mendorong penyelesaian validasi data agar penetapan penerima manfaat, penerbitan SK Gubernur dan pembukaan rekening dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Komentar